Dalam keseharian kita, komunikasi merupakan sesuatu hal yang penting antara orang yang satu dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu komunikasi haruslah dilakukan dengan cara yang baik agar interaksi sosial yang terjadi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena apabila suatu komunikasi dilakukan secara buruk maka dapat berimbas pada hubungan baik yang telah terjalin.
Pada bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tentu memiliki kata-kata atau ucapan yang bisa membuat orang lain senang mendengarnya. Walau pun diri kita tidak suka pada lawan bicara, namun kita tetap bisa terus menjaga hubungan baik dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik pada lawan bicara. Ucapan yang baik pun kalau bisa kita jadikan sebagai ucapan basa-basi yang bersifat memaksakan diri, karena efeknyanya luar biasa positif.
Beberapa Jenis / Macam Perkataan atau Ucapan yang Bisa Membuat Orang Senang Mendengarnya :
1. Ucapan Terima Kasih
2. Pujian / Sanjungan
3. Permohonan Maaf
4. Permintaan Tolong
5. Ucapan Selamat
6. Ucapan Simpati / Empati
7. Teriakan Kejutan
8. Kata-Kata yang Jujur
9. Nasihat / Pesan yang Bermanfaat
10. Pemberi Semangat / Perhatian
Beberapa Contoh Kata-Kata / Ucapan yang Baik dalam Percakapan Antar Manusia :
1. "Terima kasih banyak pak, semoga sukses terus bisnisnya."
2. "Selamat ya sudah diterima bekerja di perusahaan asing yang terkenal itu".
3. "Mohon maaf bu, mau nanya, kampung jonggol ada di sebelah mana ya?".
4. "Bajumu keren sekali hari ini gus".
5. "KEJUTAN..." (sambil memberi hadiah)
Itulah beberapa contoh dari penggunaan kata-kata yang baik yang bisa membuat orang lain senang jika mendengarnya. Namun perkataan yang baik itu pun perlu diimbangi dengan penyampaian yang baik. Mulai dari cara mengucapkan hingga ekspresi wajah harus terlihat baik dan tidak memperlihatkan penampakan yang seperti orang terpaksa. Jika hal ini dilakukan secara serius dan sepenuh hati, maka hubungan kita dengan orang lain pun akan selalu terjaga dengan baik. Yang tak kalah penting adalah harus disertai dengan sifat baik seperti jujur, sabar, rendah hati, murah senyum, supel, ramah, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat, terima kasih banyak.
Tampilkan postingan dengan label U. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label U. Tampilkan semua postingan
Rabu, 08 Juli 2020
Rabu, 26 Februari 2020
Uang yang Harganya Paling Murah (Rendah) di Dunia
Uang pada dasarnya adalah benda yang tidak berharga. Tanpa adanya pemaksaan nilai dan pemaksaan penggunaan uang dalam suatu masyarakat, maka uang kertas dan uang logam tidak akan memiliki nilai yang cukup berarti. Uang keras seratus ribu rupiah tidak akan memiliki nilai sebesar itu jika tidak dipaksakan nilainya oleh pemerintah. Uang seratus ribu rupiah nilainya bisa sama dengan uang kertas mainan anak-anak dan uang monopoli jika tidak ada aturan pemerintah yang mengikat.
Nilai suatu mata uang bisa turun drastis apabila mengalami hal-hal tertentu. Mata uang Dollar Zimbabwe adalah mata uang yang saat ini nilainya paling rendah dibandingkan dengan mata uang negara lainnya di dunia ini. Dengan uang seratus ribu rupiah saja mungkin saat ini kita bisa mendapatkan milyaran atau bahkan triyunan dollar zimbabwe. Dollar zimbabwe mengalami penurunan nilai uang secara signifikan terhadap harga barang dan jasa (inflasi) akibat uang tersebut dicetak terlalu banyak.
Jika sudah terjadi yang demikian maka yang dirugikan adalah orang-orang yang memiliki dan menggunakan mata uang Dollar Zimbabwe. Nilainya jadi turun signifikan sehingga sejumlah uang yang tadinya bisa dibelikan mobil jadi hanya bisa dibelikan beberapa butir permen saja atau bahkan tidak bisa dibelikan apa-apa lagi. Nilai-nilai uang tersebut bagaikan dirampok tangan-tangan tidak terlihat sehingga pemiliknya tidak bisa berbuat apa-apa.
Orang-orang yang cerdas saat ini banyak yang sudah menghindari menyimpan uang dalam bentuk mata uang. Ada yang lebih senang menjaga nilai hartanya dalam bentuk properti, emas, perak, perhiasan, barang-barang hobi, barang modal, perusahaan, surat berharga, dan lain sebagainya. Sebagian orang pun ada yang beralih menggunakan alat transaksi barter masa lalu, yaitu dinar emas dan dirham perak seperti di zaman para Nabi. Yang jelas saat ini memang benda yang memiliki nilai yang jelas yang banyak dijagokan orang-orang sebagai penyimpan nilai harta bendanya.
Nilai suatu mata uang bisa turun drastis apabila mengalami hal-hal tertentu. Mata uang Dollar Zimbabwe adalah mata uang yang saat ini nilainya paling rendah dibandingkan dengan mata uang negara lainnya di dunia ini. Dengan uang seratus ribu rupiah saja mungkin saat ini kita bisa mendapatkan milyaran atau bahkan triyunan dollar zimbabwe. Dollar zimbabwe mengalami penurunan nilai uang secara signifikan terhadap harga barang dan jasa (inflasi) akibat uang tersebut dicetak terlalu banyak.
Jika sudah terjadi yang demikian maka yang dirugikan adalah orang-orang yang memiliki dan menggunakan mata uang Dollar Zimbabwe. Nilainya jadi turun signifikan sehingga sejumlah uang yang tadinya bisa dibelikan mobil jadi hanya bisa dibelikan beberapa butir permen saja atau bahkan tidak bisa dibelikan apa-apa lagi. Nilai-nilai uang tersebut bagaikan dirampok tangan-tangan tidak terlihat sehingga pemiliknya tidak bisa berbuat apa-apa.
Orang-orang yang cerdas saat ini banyak yang sudah menghindari menyimpan uang dalam bentuk mata uang. Ada yang lebih senang menjaga nilai hartanya dalam bentuk properti, emas, perak, perhiasan, barang-barang hobi, barang modal, perusahaan, surat berharga, dan lain sebagainya. Sebagian orang pun ada yang beralih menggunakan alat transaksi barter masa lalu, yaitu dinar emas dan dirham perak seperti di zaman para Nabi. Yang jelas saat ini memang benda yang memiliki nilai yang jelas yang banyak dijagokan orang-orang sebagai penyimpan nilai harta bendanya.
Senin, 25 November 2019
Undang-Undang Dasar 1945 - Pembukaan, Batang Tubuh dan Aturan
Undang-Undang Dasar 1945
Pembukaan
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena
tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat
Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bab I
Bentuk dan Kedaulatan
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Bab II
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan
golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam
lima tahun di Ibukota Negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan
sura yang terbanyak
Pasal 3
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan
garis-garis besar daripada haluan Negara.
Bab III
Kekuasaan Pemerintahan Negara
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan
menurut Undang-undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang
Wakil Presiden.
Pasal 5
(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan
Undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 6
(1) Presiden ialah orang Indonesia
(2) Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat dengan suara yang terbanyak.
Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
Pasal 8
Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden
sampai habis waktunya.
Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah
menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden ):
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik
Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya
dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan
segala Undang-undang dan Peraturannya dengan seluas-luasnya serta
berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
Janji Presiden (Wakil Presiden ):
"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar
dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan
seluas-luasnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut dan Angkatan Udara.
Pasal 11
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya.Syarat-syarat dan akibatnya keadaan
bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul.
(2) Presiden menerima Duta negara lain.
Pasal 14
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
Pasal 15
Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.
Bab IV
Dewan Pertimbangan Agung
Pasal 16
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengnan Undang-undang.
(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan
berhak memajukan usul kepada Pemerinta.
Bab V
Kementerian Negara
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
(3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.
Bab VI
Pemerintah Daerah
Pasal 18
Pembagian Daerah atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan
mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang Pemerintahan Negara dan
hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat Istimewa.
Bab VII
Dewan Perwakilan Rakyat
Pasal 19
(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-undang.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Pasal 20
(1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat
(2) Jika suatu rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat , maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan
lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Pasal 21
(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan
rancangan Undang-undang.
(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh
dimajukan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Pasal 22
(1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.
(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintahan itu
harus dicabut.
Bab VIII
Hal Keuangan
Pasal 23
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan
Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan
anggaran tahun yang lalu.
(2) Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang.
(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang.
(4) Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang.
(5) Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan
suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan
Undang-undang.
Hal pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Bab IX
Kekuasaan Kehakiman
Pasal 24
(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuahMahkamah Agung dan
lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.
(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan
Undang-undang.
Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai Hakim
ditetapkan dengan Undang-undang.
Bab X
Warganegara
Pasal 26
(1) Yang menjadi Warganegara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai
Warganegara.
(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan
Undang-undang.
Pasal 27
(1) Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan
Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.
Bab XI
Agama
Pasal 29
(1) Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.
Bab XII
Pertahanan Negara
Pasal 30
(1) Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan Negara
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.
Bab XIII
Pendidikan
Pasal 31
(1) Tiap-tiap Warganegara berhak mendapat pengajaran
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem
pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.
Pasal 32
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
Bab XIV
Kesejahteraan Sosial
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai hajat hudup orang banyak dikuasai
oleh Negara
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalammya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
Bab XV
Bendera dan Bahasa
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Bab XVI
Perubahan Undang-Undang Dasar
Pasal 37
(1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) . Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3
daripada jumlah anggota yang hadir.
Aturan Peralihan
Pasal I
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan
kepidahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
Pasal II
Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku,
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.
Pasal III
Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia.
Pasal IV
Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung
dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya
dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.
Aturan Tambahan
(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya,
Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang
ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.
(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk,
Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar.
Pembukaan
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena
tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat
Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bab I
Bentuk dan Kedaulatan
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Bab II
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan
golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam
lima tahun di Ibukota Negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan
sura yang terbanyak
Pasal 3
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan
garis-garis besar daripada haluan Negara.
Bab III
Kekuasaan Pemerintahan Negara
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan
menurut Undang-undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang
Wakil Presiden.
Pasal 5
(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan
Undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 6
(1) Presiden ialah orang Indonesia
(2) Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat dengan suara yang terbanyak.
Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
Pasal 8
Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden
sampai habis waktunya.
Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah
menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden ):
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik
Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya
dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan
segala Undang-undang dan Peraturannya dengan seluas-luasnya serta
berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
Janji Presiden (Wakil Presiden ):
"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar
dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan
seluas-luasnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut dan Angkatan Udara.
Pasal 11
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya.Syarat-syarat dan akibatnya keadaan
bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul.
(2) Presiden menerima Duta negara lain.
Pasal 14
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
Pasal 15
Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.
Bab IV
Dewan Pertimbangan Agung
Pasal 16
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengnan Undang-undang.
(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan
berhak memajukan usul kepada Pemerinta.
Bab V
Kementerian Negara
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
(3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.
Bab VI
Pemerintah Daerah
Pasal 18
Pembagian Daerah atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan
mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang Pemerintahan Negara dan
hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat Istimewa.
Bab VII
Dewan Perwakilan Rakyat
Pasal 19
(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-undang.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Pasal 20
(1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat
(2) Jika suatu rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat , maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan
lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Pasal 21
(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan
rancangan Undang-undang.
(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh
dimajukan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Pasal 22
(1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.
(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintahan itu
harus dicabut.
Bab VIII
Hal Keuangan
Pasal 23
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan
Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan
anggaran tahun yang lalu.
(2) Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang.
(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang.
(4) Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang.
(5) Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan
suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan
Undang-undang.
Hal pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Bab IX
Kekuasaan Kehakiman
Pasal 24
(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuahMahkamah Agung dan
lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.
(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan
Undang-undang.
Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai Hakim
ditetapkan dengan Undang-undang.
Bab X
Warganegara
Pasal 26
(1) Yang menjadi Warganegara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai
Warganegara.
(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan
Undang-undang.
Pasal 27
(1) Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan
Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.
Bab XI
Agama
Pasal 29
(1) Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.
Bab XII
Pertahanan Negara
Pasal 30
(1) Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan Negara
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.
Bab XIII
Pendidikan
Pasal 31
(1) Tiap-tiap Warganegara berhak mendapat pengajaran
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem
pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.
Pasal 32
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
Bab XIV
Kesejahteraan Sosial
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai hajat hudup orang banyak dikuasai
oleh Negara
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalammya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
Bab XV
Bendera dan Bahasa
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Bab XVI
Perubahan Undang-Undang Dasar
Pasal 37
(1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) . Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3
daripada jumlah anggota yang hadir.
Aturan Peralihan
Pasal I
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan
kepidahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
Pasal II
Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku,
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.
Pasal III
Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia.
Pasal IV
Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung
dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya
dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.
Aturan Tambahan
(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya,
Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang
ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.
(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk,
Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar.
Rabu, 13 Maret 2019
Ucapan/Bacaan Zikir Yang Mendapat Pahala, Rahmat, Dosa Diampuni Allah, Dll
Jika kita memiliki waktu senggang ada baiknya kita mengisi waktu yang luang tersebut dengan mengingat Allah melalui ucapan, bacaan atau perkataan kita daripada mengisinya dengan memikirkan atau melamun sesuatu yang tidak-tidak. Dengan berzikir (mengucap zikir) maka diharapkan kita akan ingat sang khalik Allah SWT sehingga membuat hati kita tentram. "Ingatlah, dengan zikir mengingat Allah, hati akan tentram" (Surat Ar-Ra'd ayat 28).
Berdasarkan Hadist Bukhori/Muslim (Sabda Rasulullah SAW) :
1. SUBHAANALLAAH (100 kali)
arti : Maha Suci Allah
balasan : seribu hasanat (hapus seribu dosa).
2. SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI (100 kali)
arti : Maha Suci Allah dan Maha Terpuji
balasan : diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut.
3. SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI SUBHAANALLAAHIL AZHIIM
arti : Maha Suci Allah dan Maha Terpuji, Maha Suci Allah dan Maha Agung
balasan : mendapat banyak amal kebaikan karena disukai Allah SWT.
4. SUBHAANALLAAH WALHAMDULILLAAH WALAA ILAAHA ILLALLAAH WALLAAHU AKBAR
arti : Maha Suci Allah, Segala Puji Bagi Allah, Tiada Tuhan Selain Allah dan Allah Maha Besar
keutamaan : Ucapan yang Disukai Allah SWT daripada yang disinari matahari (Dunia)
5. LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH
arti : Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.
manfaat : Sebagai harta simpanan di surga.
6. Membaca Salawat (1 kali)
balasan : Sepuluh Kali Rahmat
7. LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHU LAA SYARIIKALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU, WAHDAHUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIRR (100 kali Dalam 1 Hari).
arti : Tiada tuhan selain Allah Yang maha esa, tiada sekutu bagi-Nya, baginya kerajaan dan pujian, Dia maha kuasa atas segala sesuatu.
balasan : sama seperti memerdekakan 10 budak, mendapat 100 kebaikan, minus 100 keburukan, dijaga dari syetan s/d petang hari.
8. ASTAGHFIRULLAAH AL AZHIIM WA ATUUBU ILAAIHI (> 70 kali)
arti : Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya.
balasan : seribu hasanat (hapus seribu dosa).
Semoga Allah SWT Memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada Kita Semua, Amiiin.
Berdasarkan Hadist Bukhori/Muslim (Sabda Rasulullah SAW) :
1. SUBHAANALLAAH (100 kali)
arti : Maha Suci Allah
balasan : seribu hasanat (hapus seribu dosa).
2. SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI (100 kali)
arti : Maha Suci Allah dan Maha Terpuji
balasan : diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut.
3. SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI SUBHAANALLAAHIL AZHIIM
arti : Maha Suci Allah dan Maha Terpuji, Maha Suci Allah dan Maha Agung
balasan : mendapat banyak amal kebaikan karena disukai Allah SWT.
4. SUBHAANALLAAH WALHAMDULILLAAH WALAA ILAAHA ILLALLAAH WALLAAHU AKBAR
arti : Maha Suci Allah, Segala Puji Bagi Allah, Tiada Tuhan Selain Allah dan Allah Maha Besar
keutamaan : Ucapan yang Disukai Allah SWT daripada yang disinari matahari (Dunia)
5. LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH
arti : Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.
manfaat : Sebagai harta simpanan di surga.
6. Membaca Salawat (1 kali)
balasan : Sepuluh Kali Rahmat
7. LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHU LAA SYARIIKALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU, WAHDAHUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIRR (100 kali Dalam 1 Hari).
arti : Tiada tuhan selain Allah Yang maha esa, tiada sekutu bagi-Nya, baginya kerajaan dan pujian, Dia maha kuasa atas segala sesuatu.
balasan : sama seperti memerdekakan 10 budak, mendapat 100 kebaikan, minus 100 keburukan, dijaga dari syetan s/d petang hari.
8. ASTAGHFIRULLAAH AL AZHIIM WA ATUUBU ILAAIHI (> 70 kali)
arti : Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya.
balasan : seribu hasanat (hapus seribu dosa).
Semoga Allah SWT Memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada Kita Semua, Amiiin.
Kamis, 02 Agustus 2018
Ujian Hidup Itu Bisa Dalam Bentuk yang Enak dan Tidak Enak
Ada banyak orang mengira bahwa ujian Tuhan untuk mengukur tingkat ketakwaan pada diri seseorang itu hanya berbentuk sesuatu yang tidak enak saja. Contohnya yaitu seperti ditinggal mati seseorang yang disayangi, mendapatkan penyakit berbahaya, hidup dalam kemiskinan, memiliki wajah yang relatif jelek, hidup di dalam keluarga yang tidak harmonis, kehilangan benda berharga, menjadi korban tindak kejahatan, dan lain sebagainya.
Orang-orang yang diberikan ujian Tuhan tidak semuanya bisa lulus dengan baik. Sebagian ada yang gagal menjalankan ujian dari Tuhannya sehingga gagal masuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki ketakwaan tingkat tinggi. Misalnya saja seperti orang yang mati bunuh diri karena didera oleh suatu permasalahan hidup. Bisa juga orang yang gagal menggunakan harta bendanya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan.
Agar kita bisa menjadi orang yang lulus dalam ujian dari Tuhan, maka hendaknya kita selalu berbaik sangka atas setiap segala sesuatunya dan selalu menganggap setiap hal-hal yang baik-baik dan enak-enak itu adalah sesuatu yang harus disikapi dengan baik agar tidak menjadi jebakan bagi diri kita sendiri di akhirat nanti. Jadikan harta, tahta, dan hal-hal baik yang kita miliki sebagai modal kita untuk pergi ke surga yang banyak mengalir sungai di bawahnya. Jangan sampai kita terlena dan lupa akan tugas utama kita yaitu beribadah kepada Allah SWT.
Orang-orang yang diberikan ujian Tuhan tidak semuanya bisa lulus dengan baik. Sebagian ada yang gagal menjalankan ujian dari Tuhannya sehingga gagal masuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki ketakwaan tingkat tinggi. Misalnya saja seperti orang yang mati bunuh diri karena didera oleh suatu permasalahan hidup. Bisa juga orang yang gagal menggunakan harta bendanya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan.
Agar kita bisa menjadi orang yang lulus dalam ujian dari Tuhan, maka hendaknya kita selalu berbaik sangka atas setiap segala sesuatunya dan selalu menganggap setiap hal-hal yang baik-baik dan enak-enak itu adalah sesuatu yang harus disikapi dengan baik agar tidak menjadi jebakan bagi diri kita sendiri di akhirat nanti. Jadikan harta, tahta, dan hal-hal baik yang kita miliki sebagai modal kita untuk pergi ke surga yang banyak mengalir sungai di bawahnya. Jangan sampai kita terlena dan lupa akan tugas utama kita yaitu beribadah kepada Allah SWT.
Langganan:
Postingan (Atom)